Akan lahir sebuah lembaga baru di era Prabowo, berikut bocoran dari Sri Mulyani

Seiring kita menatap era Prabowo, perubahan signifikan sedang di depan mata untuk pemerintahan Indonesia, terutama dengan pendirian kementerian dan lembaga baru. Salah satu perkembangan paling penting yang dapat kita antisipasi adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), yang telah disoroti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lembaga baru ini akan memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan dan bea cukai, dengan garis pelaporan langsung kepada Presiden.

Pembentukan BPN mencerminkan upaya tegas untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara kita selama periode yang bisa menjadi transformatif. Dengan lembaga yang bertugas pada fungsi utama seperti rekrutmen dan konsolidasi data, kita dapat mengharapkan pendekatan yang lebih efisien dalam mengamankan penerimaan melalui reformasi pajak yang ditujukan untuk tahun anggaran 2024-2025. Ini bukan sekadar pergeseran birokrasi; ini merupakan perubahan mendasar dalam cara pemerintah kita mengelola penerimaan negara.

Namun, meskipun potensi manfaat dari reformasi ini menjanjikan, kita juga harus mengakui kompleksitas yang mereka perkenalkan. Sri Mulyani menunjukkan bahwa munculnya institusi-institusi baru kemungkinan akan meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan negara, terutama terkait operasi kas dan pembiayaan. Saat kita mempertimbangkan dampak dari kompleksitas ini, kita harus bertanya bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kemampuan kolektif kita untuk terlibat dan mempengaruhi kebijakan fiskal.

Perubahan yang diharapkan di bawah pemerintahan Prabowo mungkin tidak hanya akan merombak kerangka pemerintahan di Indonesia tetapi juga mendefinisikan ulang hubungan antara negara dan warga negaranya. Dengan fokus yang lebih besar pada reformasi pajak, kita mungkin akan melihat akuntabilitas yang lebih besar dalam penggunaan penerimaan negara. Ini bisa mengarah pada peningkatan transparansi, yang penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Selain itu, saat kita menavigasi melalui perubahan ini, sangat penting untuk tetap waspada dan terlibat. Pendirian BPN menawarkan kita peluang unik untuk mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan kebebasan kita sekaligus memastikan kesehatan fiskal negara. Dengan tetap mendapatkan informasi dan terlibat, kita dapat mempengaruhi bagaimana institusi-institusi ini beroperasi, memastikan mereka melayani kepentingan semua rakyat Indonesia daripada hanya memperluas struktur birokrasi.