Ingat Retno Listyarti? Sebelumnya Didepak oleh Ahok sebagai Kepala Sekolah, Sekarang Dia Mengkritik Program Dedi Mulyadi Terkait Barrack

Retno Listyarti telah mengambil sikap tegas menentang program kontroversial Dedi Mulyadi, yang bertujuan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pendidikan. Kritikan beliau menimbulkan pertanyaan penting tentang integrasi intervensi militer dalam pendidikan sipil dan implikasinya terhadap hak dan kemajuan akademik. Kita berada di persimpangan jalan, di mana otoritas pendidikan dan sifat lingkungan belajar sedang didefinisikan ulang.

Listyarti menantang dasar hukum dari program Mulyadi, dan sangat penting untuk mempertimbangkan sudut pandangnya. Kurangnya dukungan regulasi dari Kementerian Pendidikan terhadap program pendidikan berbasis militer menjadi kekhawatiran utama. Ia menegaskan bahwa otoritas pendidikan harus berada di bawah kementerian pendidikan, bukan institusi militer. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menentukan standar dan praktik pendidikan. Lingkungan militer yang terstruktur, meskipun disiplin, mungkin tidak menyediakan suasana yang mendukung untuk pertumbuhan akademik.

Seiring kita merenungkan argumennya, kita tidak bisa mengabaikan potensi masalah akademik yang mungkin dihadapi siswa saat berada di lingkungan militer. Lingkungan yang ketat bisa menghambat kemampuan mereka untuk berkreasi dan berpikir kritis—keterampilan penting untuk pendidikan tinggi. Bayangkan siswa yang kesulitan beradaptasi dengan sistem yang lebih menekankan disiplin daripada kebebasan akademik. Implikasi terhadap kemajuan mereka ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi bisa menjadi sangat serius, berpotensi menyebabkan konsekuensi jangka panjang dalam perjalanan pendidikan mereka.

Selain itu, Listyarti menunjukkan bahwa barak militer tidak diakui secara hukum sebagai institusi pendidikan. Ketidakberadaan pengakuan formal ini berpotensi melanggar hak akademik siswa, sehingga menimbulkan masalah etika yang harus kita tinjau. Apakah kita bersedia mengorbankan integritas pendidikan generasi muda kita demi sebuah program yang tidak memiliki dukungan hukum dan legitimasi pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini layak mendapatkan perhatian dan refleksi kita.

Kritik-kritiknya telah memicu diskusi publik yang lebih luas tentang kebijakan pendidikan, mendorong kita untuk mempertimbangkan peran intervensi militer dalam pendidikan sipil. Kita harus bertanya pada diri sendiri apakah pendekatan ini benar-benar melayani kepentingan terbaik siswa bermasalah atau sekadar memperkuat pandangan militeristik tentang disiplin dan kontrol.

Seiring kita menavigasi isu-isu kompleks ini, kita memiliki peluang untuk memperjuangkan praktik pendidikan yang menjunjung hak dan kebutuhan siswa, memastikan bahwa sistem pendidikan kita tetap menjadi tempat pertumbuhan dan peluang.